Rumbia, Kepres-Sampai saat ini sejumlah kontraktor di Bombana masih mengeluh karena belum dicairkan dana proyek yang telah mereka kerjakan.
Begitu juga yang dialami sebagian besar bendahara atau pemegang kas dinas/badan di Bombana, mereka kerap sulit mencairkan dana meskipun Bilyet Giro (BG) sudah ditandatangani.
Bahkan beredar isu di kalangan masyarakat Bombana, kalau sekarang ini Kas Bombana kosong. Melihat kondisi tersebut, DPRD Bombana telah menghearing eksekutif Bombana serta pihak BPD Capem Bombana, pada senin (28/7). Dalam hearing diantarannya terungkap bahwa ternyata kekosongan kas Bombana salah satunya dikarenakan adanya pembayaran terhadap tunjangan fungsional guru serta gaji CPNS tahun 2007 yang sebenarnya tidak dianggarkan tahun ini.
"Karena adanya desakan serta demo, kita sudah melakukan pembayaran tunjangan fungsional guru yang sebenarnya belum dianggarkan dalam APBD termasuk pembayaran gaji CPNS tahun 2007. Dan ini salah satu penyebab kas kosong," kata Kabag Keuangan BPKD Bombana, Drs Nasir.
Ia mengungkapkan, dianggaran tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp 66 Milyar, padahal sebenarnya dengan adanya pembayaran tunjangan fungsional guru dan gaji CPNS 2007 dibutuhkan sekitar Rp 85 Milyar. "Ini memang kesalahan kami karena keluarkan gaji pegawai tahun 2007 yang sebenarnya belum dianggarkan," ujarnya dengan nada sesal.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Bombana, Drs H Abustam MSi mengaku kesal. Pasalnya kebijakan yang telah dilakukan Pemkab Bombana adalah tanpa sepengetahuan atau persetujuan DPRD Bombana. Terlebih-lebih, pembayaran yang dilakukan tersebut belum dituangkan dalam APBD. "Ini kesalahan fatal yang sudah dilakukan bahkan kami sebelumnya tidak disampaikan dan seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi," kata legislator Golkar ini.
Menurut ia, sebenarnya di Bombana tidak terjadi kekosongan kas hanya saja ada mekanisme yang tidak berjalan. "Ini pengalaman buat kita, sehingga SKPD diharapkan benar-benar dapat melaksanakan tugasnya. Apalagi masih ada beberapa miliar dana pekerjaan proyek yang belum dicairkan," katanya.
Hearing di DPRD Bombana turut menghadirkan Kepala BUD Bombana, Zainul yang dalam kesempatan itu tidak banyak memberikan komentar. Demikian halnya Kepala BPD Capem Bombana, Lum Lamarundu yang juga turut hadir. R1/B/DUL
Sumber: kendari Ekspress (28/7/08)
Senin, 04 Agustus 2008
Bayar Tunjangan Fungsional Guru, Kas Kosong
Label:
News Sulawesi Tenggara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pak, kalau di sultra, sih biasa banyak KKNnya!
BalasHapus